PEKANBARU, BINTANGNASIONAL.COM–Senin
04 Maret 2024, Jaksa Agung RI melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM-Pidum) Dr. Fadil Zumhana menyetujui 7 permohonanpenghentian penuntutan berdasarkan keadilanrestoratif, yaitu:
1. Tersangka Yanpit Inyomusi dari Kejaksaan Negeri Teluk Bintuni, yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.
2. Tersangka Alex Purimahua alias Aleka dariKejaksaan Negeri Maluku Tengah, yang disangkamelanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentangPenganiayaan.
3. Tersangka I Genta Balamba dan Tersangka IIRifaldi Himba dari Kejaksaan Negeri MinahasaSelatan, yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
4. Tersangka Yoel Mailakai alias Yeyen dariKejaksaan Negeri Minahasa Selatan, yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.
5. Tersangka Aldjid Miolo dari Kejaksaan Negeri Minahasa Utara, yang disangka melanggar Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
6. Tersangka Muhibullah bin Ilyas dari KejaksaanNegeri Aceh Timur, yang disangka melanggarPasal 310 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan AngkutanJalan.
7. Tersangka Razali bin Alm. Ibrahim dariKejaksaan Negeri Aceh Besar, yang disangkamelanggar Pasal 480 ke-1 KUHP tentangPenadahan.
• Telah dilaksanakan proses perdamaian dimanaTersangka telah meminta maaf dan korban sudahmemberikan permohonan maaf;
• Tersangka belum pernah dihukum;
• Tersangka baru pertama kali melakukan perbuatanpidana;
• Ancaman pidana denda atau penjara tidak lebihdari 5 (lima) tahun;
• Tersangka berjanji tidak akan lagi mengulangiperbuatannya;
• Proses perdamaian dilakukan secara sukareladengan musyawarah untuk mufakat, tanpatekanan, paksaan, dan intimidasi;
• Tersangka dan korban setuju untuk tidakmelanjutkan permasalahan ke persidangankarena tidak akan membawa manfaat yang lebihbesar;
• Pertimbangan sosiologis;
• Masyarakat merespon positif.
Selanjutnya,JAM-Pidum memerintahkan kepadaPara Kepala Kejaksaan Negeri untuk menerbitkanSurat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) Berdasarkan Keadilan Restoratif sesuai PeraturanKejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun2020 dan Surat Edaran JAM-Pidum Nomor: 01/E/EJP/02/2022 tanggal 10 Februari 2022 tentangPelaksanaan Penghentian Penuntutan BerdasarkanKeadilan Restoratif sebagai perwujudan kepastianhukum.
SUMBER : KEPALA PUSAT PENERANGAN HUKUM
EDITOR : KIKY
Leave a Reply